17 Hal yg harus diperhatikan terkait Pemeriksaan Setempat

17 Hal yg harus diperhatikan terkait Pemeriksaan Setempat, yaitu:

1. Panjar biaya pemeriksaan setempat hanyalah untuk biaya transportasi yang senyatanya dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat;
2. Sisa dari biaya transportasi wajib dikembalikan kepada para pihak;
3. Semua pengeluaran transportasi wajib ada bukti tanda terima;
4. Hakim tidak diperkenankan menguasai dan memegang panjar biaya transportasi, karena bukan kewenangan hakim;
5. Para pelaksana aparatur dari Pengadilan Negeri dilarang menerima sisa panjar biaya pemeriksaan setempat;
6. Bilamana situasi dan kondisi harus menginap di penginapan sekitar objek sengketa, maka dapat diperbolehkan sesuai de... Selengkapnya

Menepati Undangan Bagian Dari Revolusi Mental

Oleh : Mas Hushendar, S.H.,M.H.

             Penghargaan atas disiplin waktu tak lepas menjadi perhatian terpenting dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan hukum. Agama pun mengaturnya yang mengingatkan “Merugilah orang yang tidak memanfaatkan masa atau waktu” sebagai implementasinya pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji telah ditentukan waktunya, t idak menepati waktu berakibat tidak sah pelaksanaan ibadah tersebut. Jadwal dan pembatasan waktu kita ... Selengkapnya

Jadilah Manusia yang Beruntung

Oleh : Mas Hushendar, S.H., M.H.

          Telah menjadi sifat dan sikap kodrati manusia berharap mendapat keberuntungan dalam menjalani kehidupan  di dunia ini. Dengan keberuntungan akan membantu kebutuhan hidup atau meringankan beban hidup, bahkan terciptanya  kesuksesan hidup. Keberuntungan dalam arti sempit hanya dikaitkan dengan suatu undian berbagai kegiatan dan bentuk, seperti : Arisan, tiket, struk pembelian, kupon, dan perjudian. Dalam dunia usaha faktor keberuntungan dapat terjadi, dalam mana seorang  membe... Selengkapnya

Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum

1. Pengantar
   Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini hakim agung dikelompokan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama,tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Hakim agung kamar perdata hanya mengadili perkara perdata saja dan hakim agung kamar pidana hanya mengadili perkara pidana saja.Demikian pula hakim agung kamartata usaha negara hanya meng... Selengkapnya