BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

MILIKI SENPI ILEGAL MANTAN ANGGOTA PERBAKIN DI VONIS 8 BULAN

Gresik – Memilik dua senjata rakitan tanpa ijin, terdakwa Noer Qomari (56) warga Semolowaru, Surabaya dan terdakwa Kardi (51) warga Randubener kecamatan Kembangbahu, Lamongan divonis dengan hukuman penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi, Selasa (27/02). Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Thesar Yudhi Prasetya yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Read more...

PALSUKAN SURAT RIWAYAT TANAH KADES PRAMBANAN DITUNTUT 2,5 TAHUN
Gresik - Kejari Gresik tidak main - main dengan perkara pemalsuan surat keterangan tanah yang menyeret Kepala Desa (Kades) Prambangan,  Fariantono (48), dan kedua terdakwa Ayuni dan Suliono. Terbukti,  tim JPU dari Kejari Gresik,  Lila Yurifa,  Budi Prakoso dan Thesar Yudi Prasetyo menuntut Kades Prambanan yang masih aktif dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan karena telah membuat surat keterangan riwayat tanah palsu. 

Read more...

MENIPU SATU MILYAR, PEJABAT KEMENPORA DIVONIS 2 TAHUN

Gresik - Terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan,  pegawai Kemenpora eselon IV Djoko Siswoyuwono (53) warga Sumurbati Menipu Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan temannya Ramlan Junaidi Naigolan (56) Pondok Rangon, Cipayung jakarta timur divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun oleh oleh Majelis hakim yang diketuai Putu Mahendra, Kamis (22/02).

Read more...

CLOSING MEETING ASSESSMENT MUTU INTERNAL 2018

Rabu, 21 Pebruari 2018. Assessment Mutu Internal (AMI) Tahun 2018 secara resmi telah ditutup Oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Periode kegiatan AMI  ini dimulai dari Tanggal 19 Februari 2018  sampai dengan Tanggal 21 Februari 2018. Unit Assessment dari semua bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA  dan Assesor  yang bertugas adalah para Hakim Pengawas bidang.

Read more...

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya