BANNER LOGO 1A

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Persidangan

  1. Sidang Pengadilan  dimulai  pada  jam  9.00 Wib.  Dalam  hal  sidang  tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
  2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan.
  3. Pengadilan Negeri Gresik mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada situs Pengadilan Negeri Gresik
  4. Pengadilan Negeri Gresik akan memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
  5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan  terakhir dari permohonan  atau perkaranya  melalui meja informasi, papan pengumuman, situs pengadilan
  6. Pengumuman denda tilang akan diberikan setiap hari Jumat, dengan melihat papan pengumuman, situs pengadilan

Biaya

  1. Masyarakat  tidak  dikenai  biaya  untuk  mendapatkan   layanan  pengadilan   pada perkara pidana.
  2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata Besarnya panjar biaya perkara perdata adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik
  3. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
  4. Pengadilan Negeri Gresik akan memberitahu  dan mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak  terpakai  dalam  proses  berperkara.  Bilamana  biaya  tersebut  tidak  diambil dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  pihak  yang  bersangkutan  diberitahu,  maka uang  tersebut  akan  disetorkan  ke  Kas  Negara  dan  tidak  dapat  diambil  lagi  oleh pihak

Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan  menyediakan  Advokat  Piket  (bekerjasama  dengan  lembaga  penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum  dan memberikan  layanan hukum.

Pelayanan Pengaduan

  1. Pengadilan Negeri Gresik menyediakan meja pengaduan (layanan hukum pada PTSP), email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), aplikasi SIWAS MARI, tata cara dapat dilihat di website  dan petugas penerima pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan  pengadilan,  harus disampaikan  selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
  2. Petugas penerima pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan. Pengaduan akan diinput ke dalam Aplikasi SIWAS MARI.
  3. Pengadilan Negeri Gresik akan  menyampaikan  informasi  mengenai  status  pengaduan  kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya  10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

  1. Masyarakat mengajukan pelayanan peradilan dan pelayanan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Petugas PTSP akan memberikan tanda terima pelayanan sebagai bukti telah dilayani.
  3. Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis pelayanan yang diminta (sesuai SOP).

 

File Standar Pelayanan

download

 

 

 

 

 

 

Pencarian

ecourt bulat1

eraterangapik

SURVEI BARU1

SIWAS BULATNEW

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.
  • ENI MARTININGRUM, S.E.,S.H.,M.H.
  • FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH.
  • YUSRIZAL, SH.MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA,SH.MH
  • MULIA KUSUMA D R, SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • SUGENG AGUNG SISWOYO, SH
  • AHMAD TAUFIK, SH
  • SRI SULASTUTI, SH
  • EDDY, SH
  • PUTU GDE HARIADI,SH.MH
  • RINA INDRAJANTI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • FITRA DEWI NASUTION
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya