BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Layanan Terpadu Untuk Melayani Masyarakat Lebih Cepat, Efesien dan Akuntabel
ERATERANG MAHKAMAH AGUNG RI
Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    EFERTGER
direk 

ZI

RAPAT BERJENJANG DAN MONEV KEPANITERAAN BULAN OKTOBER 2020

Pada hari SELASA tanggal 20 Oktober 2020 pukul 08.15 WIB, diruang Rapat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diadakan rapat berjenjang dan Monitoring & Evaluasi Kepaniteraan dan Jurusita, rapat berjenjang ini merupakan bagian dalam system akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap Satker Pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan system tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang dan Monev tersebut akan dilanjutkan/dibawa kedalam rapat bulanan/rapat pleno ;

11

22

33

44

Rapat kepaniteraan ini langsung dipimpin oleh Bapak. YUSRIZAL, SH.MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan dihadiri oleh Para Panitera Muda, para PaniteraPengganti(PP), para Jurusita dan Jurusita pengganti(JS/JSP) adapun agenda rapat yang dibacakan oleh notulen rapat Ibu NURTIANINGSIH, SH.MH adalah sebagai berikut :

  1. Pembukaan
  2. Penyampian hasil rapat berjenjang Unit2
  3. Monev dan Pembinaan dari Panitera
  4. Tanya jawab
  5. Kesimpulan

-       Penyampian Hasil Rapat Berjenjang Unit2

Pada kesempatan paparan hasil rapat berjenjang, para Panitera Muda menyampaikan hasil rapat berjenjang, yang pada pokoknya unit unit telah mengadakan rapat berjenjang dan melaporkan semua permasalahan2 yang ada pada setiap bagian2 sudah dapat diselesaikan ;

MONEV&PEMBINAAN OLEH PANITERA

Dikatakan juga, bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Mahkamah Agung RI telah mencanangkan kalau Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya sedang menuju Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi, maka diharapkan semua aparat Peradilan harus sudah menguasai Teknologi informasi, karena apabila tidak, maka kita akan tergerus dengan teknologi itu sendiri, untuk itu sedari sekarang kita semua harus sudah memilik semangat yang maximal untukmelaksanakan hal tersebut, karena terbukti sekarang sudah dikeluarkannya beberapa regulasi tentang penggunan system berbasis Teknologi informasi tersebut, seperti antara lain dikeluarkannya suratnya dari Dirjen Badilum MA RI No 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan yang akhirnya nanti akan menghapus Register/buku manual yang akan diganti e-Register, lalu Perma No. 3 Tahun 2008 tentang e-court yang nantinya customer/pencari keadilan akan dapat langsung kapan saja mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara dan pemanggilan sidang serta penyampaian dokumen secara elektronik atau e-court, Memorandun No 004/PAN/HK.01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 dimana pengiriman berkas Kasasi dan PK harus/wajib disertai dengan soft copynya, tentang penegakan Ketentuan SEMA No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK dan apabila tidak maka perkara tersebut tidak akan diregisterkan/didaftarkan pada Kepaniteraan MA RI dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapatkanpenilaian oleh MA RI kepada kinerja atasan di Pengadilan khusunya Panitera selaku Administrator di Pengadilan, surat Dirjen Badilum MA RI No 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tentang Target SPPT-TI Tahun 2019-2010 kepada 5 (lima) Pengadilan Tinggi yang menjadi Pilot Project SPPT-TI dimana nantinya SPPT-TI akan berlaku secara nasional, dimana SPPT_TI adalah system atau database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi, dimana ini merupakan bentuk pertukaran informasi pelayanan antara sesame lembaga/aparat penegak hukum dalam rangka untu kmelaksanakan Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan SPPT-TI ini juga merupakan unggulan MA RI tahun ini, lalu surat dari DIR PAPU tgl 26 Juni 2020 tentang pengiriman surat melalui Web site Dir Papu baik itu berupal aporan perkara dan laporan Non perkara supaya dikirim paling lamat tanggal 5 setiap bulannya secara online yang artinya setiap satker tidak perlu lagi mengirim Laporan Bulanan, caturwulan, semester dan tahunan secara manual, pos, atau email karena sudah tersusun secara rapih, dan yang terakhir berbasis teknologi adalah suratdari DirjenBadilum tgl 2 Juli 2020 tentang permintaan bantuan Delegasi setiap Satker yang masih secara manual, supaya sudah tidak menggunakan manual lagi dan menekankan supaya benar benar melaksanakan Sema No. 6 tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan Delegasi ;

Monev dan Pembinaan :

  1. Terkait pelaporan sdh berjalan dengan baik, dan diminta kepada unit2 yg lain untuk selalu bersinergi dengan Kepaniteraan Muda Hukum sebagai unit yang menerima penyajian data dari unit2 lain, untuk dilaporkan kepada pimpinan, karena sejak awal tahun yang lalu setiap laporan2 dikirim secara online ke alamat pelaporan Badilum Mahkamah Agung RI tidak lagi melalui pos/email, dan dikirim paling lamat tanggal 5 setiap bulannya, sebagaimana petunjuk dalam surat Dirjen Nomor : 6/DJU/HM02.3/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 ;
  2. Terkait pelaksanaan dan pengelolaan delegasi dan penginputan Delegasi ke SIPP dinilai masih kurang dari yang diharapkan, masih ada beberapa panggilan Delegasi keluar yang masih lama dilaksanakan oleh PN pelaksana karena ada beberapa jurusita masih menggunakan cara konvensional tidak melalui SIPP sehingga PN pelaksana terlambat untuk melaksanakan permintaan dari PN pengaju(PN Gresik), begitu juga panggilan Delegasi masuk yang lambat dilaksanakan oleh jurusita dan Kodel, dikarnakan Kodel tdk setiap waktu memantau SIPP sehingga permintaan bantuan delegasi dari PN pengaju telat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan oleh PN pelaksana(PN Gresik), untuk itu diingatkan kepada Kodel dan jurusita bahwa panggilan2 sidang, pemberitahuan2, atau penyampaian2 dokumen yang menjadi tugas jurusita adalah suatu hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum, juga terhadap panggilan delegasi masuk jangan dianggap sepele, karena selain dalam rangka proses penegakan hukum diwilayah hukum pengadilan lain, kita selaku PN pelaksana juga wajib melaksanakan permintaan tersebut karena dinilai oleh PT dan Mahkamah Agung, dan diminta laporannya setiap bulan, untuk itu ditekankan kepada Kodel dan Jurusita untuk selalu memahami dan melaksanakan regulasi regulasi terkait delegasi, seperti Sema No. 6 tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan, SK Dirjen Badilum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 pebruari 2016 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan melalui aplikasi SIPP, surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 2214/PAN/HK.00/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dan terakhir dipertegas kembali oleh SE Dirjen Badilum MA RI Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019 tentang peningkatan kepatuhan penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan ;
  3. Terkait penyampaian salinan putusan dievaluasi masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan,untuk diminta kepada para Panmud dan Panitera pengganti untuk menyampaikan segera kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja, baik itu dalam perkara perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2011 dan bila ada kendala dalam penyelesain putusan pada Majelis hakimnya, diupayakan Panitera pengganti untuk saling mengingatkan Majelis hakimnya untuk segera menyelesaikannya, supaya tidak menjadi tunggakan dan menjadi masalah bagi masyarakat pencari keadilan (para pihak), sedangkan untuk petikan putusan pidana harus diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 226 KUHAP, sedangkan dalam perkara pidana harus segera diberitahukan kepada pihak apabila ada yg tidak hadir, dan segera diinput dalam aplikasi SIPP setelah putusan diucapkan ;
  4. Terkait pelaksanaan eksekusi dinilai sudah berjalan lancar, baik itu dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dimana dalam perkara pidana eksekutor adalah Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, jadi Pengadilan Negeri hanya menerima tembusan hasil Berita Acara Eksekusi dari Penuntut Umum, sedangkan dalam eksekusi perkara perdata Pengadilan Negeri bersipat pasif, ketika ada permohonan eksekusi dapat diproses tahapan2nya asalkan tahapan tersebut dimohonkan oleh pihak pemenang/pemohon eksekusi, sedangkan bila tidak dimohonkan lanjutan eksekusinya, Pengadilan hanya dapat mengingatkan saja kepada pihak pemohon ;
  5. Terkait Bimtek pelaksanaan tenaga teknis, baik bagi Panitera pengganti maupun jurusita, sejauh ini masih dirasa kurang, baik itu sebelum muncul wabah pandemik covid 19 maupun sesudah muncul pandemik tersebut, akan tetapi minggu kemarin ada Bimtek untuk kejurusitaan diadakan secara virtual/daring oleh Badan Diklat Kumdil Mahakamh Agung RI untuk itu diharapkan kepada jurusita supaya dapat mengimplemntasikan ilmunya kedalam kegiatan, tugasnya dengan baik ;
  6. Mengingatkan kembali diawal bulan ini kepada semuanya tentang PTSP khusus kepada para Panmud untuk selalu mengawasi pelaksanaan petugas/stafnya yang ada di PTSP, agar benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik, karena PTSP Pengadilan adalah wajah/cermin dari kantorPengadilan Negeri /Hubungan Industrial Kelas IA, karena semua pelayanan Peradilan pada masyarakat pencari keadilan ada pada meja PTSP tersebut, jadi petugas yang ada disana diharapkan wajib menguasai tugas pokok dan pungsi dari bagiannya masing2, juga dapat memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan system akreditasi yaitu 3S (senyum, salam dan sapa), sehingga outputnya dapat memberikan pelayanan maximal/memuaskankepada masyarakat ;
  7. Pada kesempatan itu juga diingatkan kepada semua Panitera Pengganti dan Jurusita untuk selalu Disiplin dalam penginputan dan penguploadan perkaranya kedalam SIPP karena berdasarkan update data pagi hari ini rasio penanganan perkara pada SIPP Nasional, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ada pada peringkat Nomor 254 dari 382 Satker yang ada seluruhnya, sedangkankhususuntuksewilayahjawa Timur ada pada peringkat 19, untukitu diminta supaya dapat menginput dan mengupload SIPP secara Real Time, karena selain untuk penilain SIPP juga adalah sumber informasi yang pada setiapPengadilan ;
  8. Bapak Panitera juga mengingatkan kepada panitera pengganti terhadap perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, sementara para pihak menggunakan kuasa hukum, supaya panitera pengganti mengingatkan kepada jurusita supaya pemberitahuan putusan dilaksanakan kepada kuasa hukumnya, jangan kepada principal karena perkara tersebut sudah diserahkan kepada Kuasa hukumnya, sehingga kedepannya tidak ada masalah2 terhadap perkara yang bersangkutan, begitu juga pemberitahuan putusan baik itu putusan Banding, Kasasi maupun PK supaya diberitahukan kepada kuasa hukumnya, kecuali ada pencabutan kuasa secara tertulis oleh prinsipalnya ;
  9. Bapak Panitera juga mengingatkan kepada jurusita dalam pemanggilan kepada pihak yang tidak ada ditempat atau melalui Kepala Desa/lurah supaya benar benar menerapkan pasl 390 HIR ayat 1 dan SEMA No. 1 tahun 2017 ;
  10. Bapak Panitera juga mengingatkan bahwa pembayaran tunjangan Kinerja sekarang sudah tidak hanya melalui rekap absensi akan tetapi kinerja, untuk itu diminta kedisiplinannya, apabila tidak masuk kerja dengan alasan apapun juga atau ingin pulang cepat atau terlambat datang supaya lapor/izin kepada atasannya supaya dapat dipertanggungjawabkan oleh atasan apabila ada pemeriksaan/pengawasan;
  11. Bapak Panitera juga mengingatkan kepada rekan Panitera Muda khususnya Pidana, Perdata, dan PHI untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara upaya hukum yang akan dikirim ke PT maupun MA RI, baik bundel A dan B, juga susunan BA nya (bundel A) spy benar2 sesuai dengan susunan acara persidangannya ;
  12. Bapak Panitera juga menghimbau kepada rekan Panitera Muda, selain melaksanakan tugas pada setiap Unit2 nya sesuai SOP yang ada, beliau juga memotivasi supaya ada inovasi2 yang berbasis IT dalam rangka mengepektipkan pelayanan terbaik bagi para pencariKeadilan ;
  13. selanjutnya pada kesempatan itu juga Panitera mengingatkan kembali tentang PERMA No.8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan dibawahnya, dan SK KMA No. 122/2013 tentang kode etik Pedoman dan Perilaku Panitera dan jurusita, dan terhadap aturan tersebut panitera mengingatkan untuk selalu menghayati dan mengamalkan aturan2 tersebut diatas, dan menegaskan untuk jangan melakukan perbuatan2 yang tercela dengan cara selalu mengingat Allah swt, Inshallah kita akan terhindar dari hal hal yang melanggar, dan mengingatkan juga supaya dapat Disiplin, baik jam kerja maupun jam pulang sebagaimana aturan jam kerja yang telahditentukan ;

Pada kesempatan rapat dan Monitoring Evaluasi ini juga diberikan kesempatan kepada semua peserta rapat untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat atau sarannya, dan setelah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya dibacakan hasil kesimpulan rapat hari ini ;

Kemudian untuk mengakhiri rapat pagi hari ini, Bapak Panitera meminta kepada notulen rapat untuk membuat Laporan Hasil rapat berjenjang ini, dan supaya diarsipkan untuk disimpan dalam map rapat berjenjang dengan rapih pada lemari arsip Akreditasi Penjaminan Mutu, juga supaya ditampilkan ke website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, selanjutnya Bapak Panitera mengucapkan terimakasih kepada semuanya yang telah mengikuti rapat Bulanan Kepaniteraan ini, serta menghimbau supaya jajaran Kepaniteraan dan Jurusita Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Kelas IA bekerja dengan professional dan ikhlas dengan tetap menjaga kekompakan dan rasa kekeluargaan

kemudian rapat ditutup oleh Ibu NURTIANINGSIH, SH.MH.selaku notulen rapat tepat pada pukul10.00 WIB ;

Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya