BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Layanan Terpadu Untuk Melayani Masyarakat Lebih Cepat, Efesien dan Akuntabel
ERATERANG MAHKAMAH AGUNG RI
Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    EFERTGER
direk 

DIBERHENTIKAN KARENA KONTRAK HABIS

GRESIK-Sidang lanjutan gugatan PT Sentra Pangan Utama, kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Gresik pada Selasa kemarin (6/5). Kali ini, giliran permintaan keterangan dari saksi perusahaan, yang merupakan

pihak tergugat.

Mereka adalah Didit, bagian laboratorium dan Priambodo, personalia. Dalam keterangannya di depan majelis hakim yang diketuai oleh I Putu Gede Astawa dengan anggota Ismail dan Jaka Mulyanta, bahwa alasan pemberhentian hanya karena masa kontrak habis. Kemudian, perusahaan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Urep Joko Suntoro dan Siti Faridah.

\"Karena kontrak mereka sudah berakhir,\" kata Priambodo, saksi dari pihak tergugat kemarin (6/5). Menurutnya, setiap kontrak yang telah diberikan kepada pekerja mempunya batas waktu.

Bersamaan dengan itu, dikatakannya, kondisi perusahaan dinilai sedang tidak stabil. Tak ayal, Urep Joko Suntoro dan Siti Faridah, yang sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan itu terpaksa dipecat.

Saat ditanya lebih detail lagi oleh majelis hakim terkait alasan pemberhentian kepada kedua buruh itu, Priambodo tidak bisa menjelaskannya. \"Mungkin perusahaan mempunyai pertimbangan lain,\" tuturnya.

Dan pihaknya pun tidak memungkiri, setelah pemberhentian terhadap kedua buruh tersebut masih tetap ada perekrutan tenaga baru. \"Tidak pernah,\" jawabnya, ketika ditanya majelis hakim apakah perusahaan sudah pernah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) untuk mereka ?.

Tidak hanya itu. Priambodo pun menepis pertanyaan majelis hakim, terkait pemberhentian tersebut sebagai upaya untuk menghindari kenaikan status buruh dari kontrak menjadi pegawai tetap. \"Oh tidak begitu pak,\" jawabnya, terhadap pertanyaan anggota majelis hakim, Ismail saat itu.

Selanjutnya, ketika saksi diklarifikasi terkait adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara perusahaan dengan PUK (Pengurus Unit Kerja), para saksi pun membenarkan. \"Ada dua opsi yang disetujui dalam kesepakatan bersama itu,\" lanjutnya.

Opsi pertama, buruh di PHK (pemberhentian Hubungan Kerja) serta mendapatkan pesangon. Sedangkan, opsi keduanya adalah pengunduran diri yang disertai dengan pemberian tali asih dan tetap dipekerjakan dengan status kontrak.

Berdasaran dokumen yang dimiliki, Urep Joko Suntoro dan Siti Faridah, telah memilih opsi dua yaitu mengajukan pengunduran diri, serta mendapatkan tali asih dan tetap dipekerjakan dengan status kontrak.

\"Ada yang memilih opsi pertama (PHK). Kemudian, ada juga yang tidak memilih (diantara opsi). Dan mereka yang tidak memilih opsi-opsi itu sampai saat ini juga masih tetap bekerja,\" terang Priambodo. Hal senada mengenai dua opsi tersebut pun dibenarkan oleh Didit, saksi lain yang telah dihadirkan oleh pihak tergugat.

Sementara itu, pihak penggugat juga sempat memberatkan saksi yang diajukan oleh tergugat. Pasalnya, salah satu saksi adalah bagian personalia.

\"Karena dia kan personalia. Dan yang menandatangani terkait pemberhentian kan dia. Jadi (dijadikan saksi) ya nggak fire. Tapi, tadi sudah dicatat oleh majelis hakim sebagai pertimbanhan,\" kata Keswono, PH penggugat, yang juga ketua PC (pimpinan cabang) SP-Kep SPSI, Kabupaten Gresik.

Selanjutnya, sidang pun ditutup dan akan digelar kembali pada Selasa (12/5) depan. Agendanya adalah pembacaan kesimpulan. (nul)

Pencarian

ecourt bulat1

eraterangapik

SURVEI BARU1

SIWAS BULATNEW

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.
  • SUBANDRI,SH
  • FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH.
  • YUSRIZAL, SH.MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • HARTOYO, SH
  • MULIA KUSUMA D R, SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • SUGENG AGUNG SISWOYO, SH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya