BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Layanan Terpadu Untuk Melayani Masyarakat Lebih Cepat, Efesien dan Akuntabel
ERATERANG MAHKAMAH AGUNG RI
Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    EFERTGER
direk 

RAPAT BERJENJANG BIDANG KEPANITERAAN BULAN JULI 2020

Pada hari KAMIS tanggal 09 Juli 2020 pukul 08.15 WIB, diruang Command center Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diadakan rapat berjenjang Kepaniteraan dan Jurusita, rapat berjenjang ini merupakan merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap Satker Pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan system tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang tersebut akan dilanjutkan/dibawa kedalam rapat bulanan/rapat pleno ;

 rapat jenjang juli2

rapat jenjang juli1

Rapat kepaniteraan ini langsung dipimpin oleh Bapak. YUSRIZAL, SH.MH selaku Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan dihadiri oleh Para Panitera Muda, para Panitera Pengganti(PP), para Jurusita dan Jurusita pengganti(JS/JSP) Adapun agenda rapat yang dibacakan oleh Notulen Rapat Ibu NURTIANINGSIH, SH.MH adalah sebagai berikut :

  1. Pembukaan
  2. penyampian hasil rapat berjenjang Unit2
  3. Pembinaan dari Panitera
  4. Tanya jawab
  5. Kesimpulan

Penyampian Hasil Rapat Berjenjang Unit2

Pada kesempatan paparan hasil rapat berjenjang, para Panitera Muda menyampaikan hasil rapat berjenjang, yang pada pokoknya semua permasalahan2 yang ada pada setiap bagian sudah dapat diselesaikan ;

PEMBINAAN OLEH PANITERA

Pada rapat tersebut Bapak Panitera memberikan pembinaan/arahan sbb :

  1. Dikatakan juga, bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Mahkamah Agung RI telah mencanangkan kalau Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya sedang menuju Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi, maka diharapkan semua aparat Peradilan harus sudah menguasai Teknologi informasi, karena apabila tidak, maka kita akan tergerus dengan teknologi itu sendiri, untuk itu sedari sekarang kita semua harus sudah memilik semangat yang maximal untuk melaksanakan hal tersebut, karena terbukti sekarang sudah dikeluarkannya beberapa regulasi tentang penggunan system berbasis Teknologi informasi tersebut, seperti antara lain dikeluarkannya suratnya dari Dirjen Badilum MA RI No 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan yang akhirnya nanti akan menghapus Register/buku manual yang akan diganti e-Register, lalu Perma No. 3 Tahun 2008 tentang e-court yang nantinya customer/pencar keadilan akan dapat langsung kapan saja mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara dan pemanggilan sidang serta penyampaian dokumen secara elektronik atau e-court, Memorandun No 004/PAN/HK.01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 dimana pengiriman berkas Kasasi dan PK harus/wajib disertai dengan soft copynya, tentang penegakan Ketentuan SEMA No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK dan apabila tidak maka perkara tersebut tidak akan diregisterkan/didaftarkan pada Kepaniteraan MA RI dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapatkan penilaian oleh MA RI kepada kinerja atasan di Pengadilan khusunya Panitera selaku Administrator di Pengadilan, surat Dirjen Badilum MA RI No 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tentang Target SPPT-TI Tahun 2019-2010 kepada 5 (lima) Pengadilan Tinggi yang menjadi Pilot Project SPPT-TI dimana nantinya SPPT-TI akan berlaku secara nasional, dimana SPPT_TI adalah system atau database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi, dimana ini merupakan bentuk pertukaran informasi pelayanan antara sesama lembaga/aparat penegak hukum dalam rangka untuk melaksanakan Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan SPPT-TI ini juga merupakan unggulan MA RI tahun ini, lalu surat dari DIR PAPU tgl 26 Juni 2020 tentang pengiriman surat melalui Web site Dri Papu baik itu berupa laporan perkara dan laporan Non perkara supaya dikirim paling lamat tanggal 5 setiap bulannya secara online yang artinya setiap satker tidak perlu lagi mengirim Laporan Bulanan, catur wulan, semester dan tahunan secara manual, pos, atau email kaena sudah tersusun secara rapih, dan yang terakhir berbasis teknologi adalah surat dari Dirjen Badilum tgl 2 Juli 2020 tentang permintaan bantuan Delegasi setiap Satker yang masih secara manual, supaya sudah tidak menggunakan manual lagi dan menekankan supaya benar benar melaksanakan Sema No. 6 tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan Delegasi ;
  2. Mengingatkan kembali diawal bulan ini kepada semuanya tentang PTSP khusus kepada para Panmud untuk selalu mengawasi pelaksanaan petugas/stafnya yang ada di PTSP, agar benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik, karena PTSP Pengadilan adalah wajah/cermin dari kantor Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Kelas IA, karena semua pelayanan Peradilan pada masyarakat pencari keadilan ada pada meja PTSP tersebut, jadi petugas yang ada disana diharapkan wajib menguasai tugas pokok dan pungsi dari bagian2 nya masing2, juga dapat memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan system akreditasi yaitu 3S (senyum, salam dan sapa), sehingga outputnya dapat memberikan pelayanan maximal/memuaskan kepada masyarakat ;
  3. Pada kesempatan itu juga diingatkan kepada semua Panitera Pengganti dan Jurusita untuk selalu Disiplin dalam penginputan dan penguploadan perkaranya kedalam SIPP karena berdasarkan update data pagi hari ini rasio penanganan perkara pada SIPP Nasional, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ada pada peringkat Nomor 254 dari 382 Satker yang ada seluruhnya, sedangkan khusus untuk sewilayah jawa Timur ada pada peringkat 19, untuk itu diminta supaya dapat menginput dan mengupload SIPP secara Real Time, karena selain untuk penilain SIPP juga adalah sumber informasi yang pada setiap Pengadilan ;
  4. Bapak Panitera juga menghimbau kepada rekan Panitera Muda, selain melaksanakan tugas pada setiap Unit2 nya sesuai SOP yang ada, beliau juga memotivasi supaya ada inovasi2 yang berbasis IT dalam rangka mengepektipkan pelayanan terbaik baik para pencari Keadilan ;
  5. Selanjutnya pada kesempatan itu juga Panitera mengingatkan kembali tentang PERMA No.8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan dibawahnya, dan SK KMA No. 122/2013 tentang kode etik Pedoman dan Perilaku Panitera dan jurusita, dan terhadap aturan tersebut panitera mengingatkan untuk selalu menghayati dan mengamalkan aturan2 tersebut diatas, dan menegaskan untuk jangan melakukan perbuatan2 yang tercela dengan cara selalu mengingat Allah swt, Inshallah kita akan terhindar dari hal hal yang melanggar, dan mengingatkan juga supaya dapat Disiplin, baik jam kerja maupun jam pulang sebagaimana aturan jam kerja yang telah ditentukan ;

Pada kesempatan rapat ini juga diberikan kesempatan kepada semua peserta rapat untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat atau sarannya, dan setelah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya dibacakan hasil kesimpulan rapat hari ini ;

Kemudian untuk mengakhiri rapat pagi hari ini, Bapak Panitera meminta kepada Notulen Rapat untuk membuat Laporan Hasil rapat berjenjang ini, dan supaya diarsipkan untuk disimpan dalam map rapat berjenjang dengan rapih pada lemari arsip Akreditasi Penjaminan Mutu, selanjutnya Bapak Panitera mengucapkan terimakasih kepada semuanya yang telah mengikuti rapat Bulanan Kepaniteraan ini, serta menghimbau supaya jajaran Kepaniteraan dan Jurusita Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Kelas IA bekerja dengan professional dan ikhlas dengan tetap menjaga kekompakan dan rasa kekeluargaan

kemudian rapat ditutup oleh Ibu NURTIANINGSIH, SH.MH.selaku Notulen rapat tepat pada pukul 10.00 WIB ;

Pencarian

ecourt bulat1

eraterangapik

SURVEI BARU1

SIWAS BULATNEW

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.
  • SUBANDRI,SH
  • FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH.
  • YUSRIZAL, SH.MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • HARTOYO, SH
  • MULIA KUSUMA D R, SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • SUGENG AGUNG SISWOYO, SH
  • AHMAD TAUFIK, SH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya