BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

TAK TERBUKTI PALSUKAN PENETAPAN WARIS

Gresik - Sujud syukur dan tangis bahagia terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN)  Gresik.  Terdakwa Edi Suswanto (37) warga Siwalan Indah W-39 RT 01 RW 09 Desa Kepatihan, dibebaskan oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Bayu Soho Rahardjo. Sebelumnya,  terdakwa dituntut oleh JPU dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam penetapan waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik tahun 2015.

thumbnail

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik,  membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa,  memulihkan nama terdakwa di hadapan hukum, " tegas Bayu saat membacakan putusan. Mendengar putusan suaminya bebas,  Ningsih istri terdakwa yang setia mendampingi suaminya saat sidang tak terbendung air matanya.  Dengan derai air mata kebahagiaan Ningsih memeluk erat suaminya setelah palu hakim di gedok tanda sidang telah usai.  Tidak hanya itu, beberapa kerabat juga memeluk terdakwa yang tidak menyangka kalau majelis hakim akan membebaskan Edi. Dalam amar putusannya,  Majelis hakim berpendapat bahwa JPU yang diwakili Pompy Polansky dan Alifin N Nanda tidak bisa membuktikan dipersidangan peran terdakwa yang didakwa pasal 266 KUHP. Menurutnya,  penetapan waris yang dikeluarkan oleh pejabat umum dalam hak ini Pengadilan Agama Gresik sah dan bukan palsu.  Yang bisa menyatakan penetapan itu palsu atau syarat atau keterangan itu palsu hanya pada pejabat yang berwenang mengadili, bukan rana pidana. Selesai membacakan putusan Majelis hakim yang diketuai Bayu Soho Rahardjo memberikan kesempatan 14 hari kepada terdakwa dan JPU untuk menerima atau kasasi atas putusan ini.  Sementara itu,  kuasa hukum terdakwa Hari Wibowo menyatakan menerima atas putusan ini.  Sementara itu, JPU menyatakan pikir-pikir. 

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya