BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

TIDAK TERBUKTI PALSUKAN SURAT TANAH KADES PRAMBANAN DIVONIS BEBAS

Gresik - Babak final kasus pemalsuan surat riwayat tanah dengan terdakwa Kepala Desa Prambanan, Feriyantono usai.  Majelis hakim yang diketuai Putu Mahendra menjatuhkan vonis bebas. Tak pelak usai sidang,  tangis Feriyantono pecah lalu sujud syukur. Sidang yang dimuali pukul 17.00 WIB ini banyak ditunggu oleh masyarakat.  Pasalnya,  perseteruan antara pelapor Felix Soesanto dan terdakwa akan memasuki babak akhir yakni putusan. Banyak yang tidak menduga putusan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU selama 2 tahun 6 bulan.

thumbnail

Sempat ditunda beberapa kali,  Majelis hakim yang diketui Putu Mahendra akhirnya membacakan vonis.  Dalam putasan diterangkan bahwa terdakwa feriyantono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat surat riwayat tanah yang dimohonkan oleh ahli waris Ayuni dan Suliono (terdakwa perkara split,  red). " membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa,  memulihkan nama terdakwa dihadapan hukum, " tegas Putu Mahendra saat membacakan putusan. Dalam amar putusan antara lain diterangkan,  bahwa terdakwa ketika membuat riwatat tanah tidak melakuakn pemalsuan yang di dakwakan jaksa.  Akan tetapi ketika terdakwa berpedoman pada buku leter C yang tidak dicoret oleh Kades sebelumnya yakni saksi Karto.  Tidak hanya itu,  dalam pertimbangan Majelis hakim perkara ini juga masuk ke rana perdata,  dimana dalam gugatannya Ayuni dan Suliyono memenangkan perkara tersebut ditingkat pertama. Atas putusan ini,  tim jaksa Lila Yurifa Prihasti dkk dari Kejari Gresik menyatakan pikir-pikir. Sementara itu,  terdakwa Ayuni dan anaknya Suliono yang didakwa jaksa dengan pasal 263 ayat (2) menggunakan surat riwayat tanah yang di duga palsu juga dibebaskan oleh Majelis hakim yang sama.  Keduanya dinilai tidak terbukti menggunakan surat riwayat tanah yang diduga dipalsukan.  Tidak hanya itu, Majelis hakim juga memulihkan nama bauk kedua terdakwa dihadapan hukum. Mendengar vonis bebas dari Majelis Hakim, kedua terdakwa menangis. Dengan ucap syukur keduanya seakan tidak percaya dengan palu hakim yang menvonisnya bebas. Kuasa hukum ketiga terdakwa Dwi Istiawan mengatakan bahwa hakim sangat jeli ketika mengambil suatu keputusan.  Karena perkara sebenarnya bukan masuk ke rana pidana karena perkara perdatanya masih bergulir. "Alhamdulillah, mungkin kata yang bisa kami ucapkan menanggapi putusan bebas ini. Kami sangat yakin ketiga terdakwa akan dibebaskan. Pasalnya,  dari hasil pmeriksaan saksi di persidangan tidak ada yang menyatakan kalau klien kami Feriyantono melakukan tindak pidana pemalsuan surat riwayat tanah," tegasnya.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya