BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

EKSEPSI DI TOLAK, BOS ABR TERANCAM 4 TAHUN PENJARA

GRESIK, Terdakwa Ahmad Fatoni (58) bos perum Alam Bukit Raya (ABR) warga RT 04 RW 02 Desa Kedung Sekar, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik gigit jari ketika eksepsinya di tolak hakim.  Praktis, perkara penggelapan yang menjeratnya akan di uji di Pengadilan Negeri Gresik, Kamis (15/03). Dalam putusan selanya, Majelis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi menolak eksepsi terdakwa. "menolak eksepsi terdakwa dan menyatakan dakwaan jaksa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

abr

Memerintahkan agar persidangan ini dilanjutkan dengan menghadirkan saksi, " tegas Putu Gede saat membacakan putusan sela. Sidang akhirnya ditunda Rabu depan dengan agenda keterangan saksi yang di hadirkan oleh JPU. Seperti diberitakan,  terdakwa Achmad Fathoni atau lebih akrab disapa abah fathoni diseret ke pengadilan karena di dakwa telah menggelapkan uang  hasil penjualan tanah milik PT. Trisula Bangun Prasada waktu terdakwa menjabat sebagai Dirut. Direksi PT. Trisula Bangun Prasada sering mempertanyakan pada terdakwa tentang keberadaan uang hasil penjualan tanahnya, namun terdakwa selalu berbelit-belit. Sehingga timbul pengakuan dari terdakwa bahwa tanah yang dibeli PT. Trisula Bangun Prasada dari Siti Atikah cs milik pribadi terdakwa. Dengan hasil penggelapan itu terdakwa telah memiliki dan menjual dengan tanpa hak 4 bidang tanah yang sesuai dengn sertipikat (SHM No.1598/Desa Dahanrejo seluas 430 m2, SHM No.1118/Desa Dahanrejo seluas 2495 m2, SHM No.1599/Desa Dahanrejo seluas 7030 m2 dan SHM No.1113/Desa Dahanrejo seluas 1995 m2) kepada orang lain, uang hasil penjualan tanahnya masuk ke kantong pribadinya. Perbuatan terdakwa Ahmad Fatoni telah melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Terpisah,  Kuasa hukum terdakwa,  Adil Pranajaya menerima putusan sela dari Majelis Hakim.  " itu haknya Majelis Hakim menerima atau menolak eksepsi kami. Nanti tinggal kami buktikan dipersidangan dengan hadirnya saksi dari jaksa," tegasnya.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya