BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

MILIKI SENPI ILEGAL MANTAN ANGGOTA PERBAKIN DI VONIS 8 BULAN

Gresik – Memilik dua senjata rakitan tanpa ijin, terdakwa Noer Qomari (56) warga Semolowaru, Surabaya dan terdakwa Kardi (51) warga Randubener kecamatan Kembangbahu, Lamongan divonis dengan hukuman penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi, Selasa (27/02). Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Thesar Yudhi Prasetya yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

SENPI

Dalam amar putusanya Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki 2 pucuk senjata api laras panjang tanpa izin.  "Terdakwa melanggar pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian ldzin Pemakaian Senjata Api. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 bulan, " tegas Putu Gede Hariadi. Seperti diberitakan,  terdakwa Noer Qomari bersama-sama dengan terdakwa Kardi pada hari Selasa, 26 September 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan dalam perkebunan mangga di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa izin petugas yang berwenang. Terdakwa Noer Qomari yang dulunya anggota perbakin ini telah membuat senjata serupa yang dimilikinya yakni senjata rakitan laras panjang dengan kaliber 5.6 m. Senjata yang dirakit itu mengerupai dengan senjata miliknya yang sebenarnya. Terdakwa juga tidak memiliki ijin membuat senjata rakitan tersebut. Atas vonis ini,  kedua terdakwa menyatakan menerima.  Sementara jaksa menyatakan pikir-pikir.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya