BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

PALSUKAN SURAT RIWAYAT TANAH KADES PRAMBANAN DITUNTUT 2,5 TAHUN
Gresik - Kejari Gresik tidak main - main dengan perkara pemalsuan surat keterangan tanah yang menyeret Kepala Desa (Kades) Prambangan,  Fariantono (48), dan kedua terdakwa Ayuni dan Suliono. Terbukti,  tim JPU dari Kejari Gresik,  Lila Yurifa,  Budi Prakoso dan Thesar Yudi Prasetyo menuntut Kades Prambanan yang masih aktif dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan karena telah membuat surat keterangan riwayat tanah palsu. 

kades

Sementara itu,  terdakwa Ayuni dan Suliono (ibu dan anak)  yang menggunakan surat palsu tersebut di tuntut dengan hukuman penjara selama 2 tahun.  Dalam tuntutannya ketiga terdakwa juga di perintahkan untuk segera dilakukan penahanan.  Mengingat ketiganya tidak dilakukan penahanan. "Berdasarkan bukti dan saksi dipersidangan bahwa benar bahwa terdakwa Feriyantono terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP karena telah membuat surat keterangan riwayat tanah yang diduga palsu, menuntut terdakwa Feriyantono dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan.  Sementara itu terdakwa Ayuni dan Suliyono terbukti melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP karena telah menggunakan surat tersebut,  menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun, " tegas Budi Prakoso saat membacakan tuntutan. Sidang yang diketuai Putu Mahendra akhirnya menunda persidangan pekan depan dengan agenda pembelaan. Hakim memberikan kesempatan kepada penasehat hukum (PH) terdakwa untuk menyusun pledoi. "Minggu depan ya," ujar Putu Mahendra. Terpisah,  Kuasa hukum terdakwa Dwi Istiawan sangat menyayangkan tingginya tuntutan jaksa pada kliennya mengingat satu dari terdakwa Ayuni lanjut usia.  Tidak hanya itu,  dalam persidangan alat bukti dan saksi yang dihadirkan jaksa sangat lemah. "Harusnya kesalahan ini bukan ditujukan pada kades yang sekarang (Fariantono, red). Tetapi pejabat yang lama. Kami akan siapkan berkas pembelaan," tegasnya.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya