BANNER LOGO 1A

"Satu Tujuan, Satu Tantangan Untuk Peradilan Yang Agung, Salam Satu Pudak"
POSBAKUM
POSBAKUM Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Cara termudah untuk mengetahui tentang perkara yang sudah atau sedang di proses
ANYTIME ANYWHERE
Akses situs kami melalui smartphone anda, kapan saja dimana saja.
DIREKTORI PUTUSAN
Kumpulan Putusan Atas Perkara- Perkara Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
VIDEO INFORMASI GUGATAN SEDERHANA
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
SENAYAN
Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A
sipp3

 

 

jadwalsidangnew
    

posbakum    JDIH
direk 

MENIPU SATU MILYAR, PEJABAT KEMENPORA DIVONIS 2 TAHUN

Gresik - Terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan,  pegawai Kemenpora eselon IV Djoko Siswoyuwono (53) warga Sumurbati Menipu Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan temannya Ramlan Junaidi Naigolan (56) Pondok Rangon, Cipayung jakarta timur divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun oleh oleh Majelis hakim yang diketuai Putu Mahendra, Kamis (22/02).

 

thumbnail

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Hadi Sucipto dan Sarief Hidayat dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, Selasa (13/02) Dalam amar putusannya,  Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana penipuan protek wisma atlit dari Kemenpora. "Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Menghukum kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan,  sedangkan barang bukti mobil camry dikembalikan pada terdakwa" tegas Putu Mahendra saat membacakan putusan. Seperti diberitakan,  kedua terdakwa telah menipu saksi korban Dirut PT. Tjakrindo Roni Wijaya sebesar Rp. Satu milyar.  Uang tersebut diminta oleh kedua terdakwa sebagai uang pelicin untuk proyek pengadaan wisma atlit di kemenpora pusat. Terdakwa menerima dua kali,  pertama uang sebesar Rp. 250 juta di hotel wiston jakarta dan yang kedua terdakwa mendatangi kantor PT. Tjakrindo yang berada di kepatihan Menganti sebesar Rp. 750 juta.  Sehingga total kerugian yang di derita korban satu milyar. Kedua terdakwa mengaku sebagai pemilik PT. Putra Ratu Makhota sebagai pemenang tender pengadaan pembangunan wisma Atlit. Untuk meloloskan PT. Tjakrindo sebagai rekanan terdakwa meminta uang operasional agar perusahaan sebesar satu milyar.

Pencarian

SIWAS BULATNEW

 

SURVEI BARU1

  • LIA HERAWATI, SH
  • SILVYA TERRY, SH
  • Dra. SRI SULANDJARI
  • BAYU SOHO RAHARDJO, SH
  • SUBANDRI,SH
  • ASCHAN,SH
  • ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH,MH
  • AGUNG CIPTOADI,SH.MH
  • A.KHASONIDDIN,SH.MH
  • ARTHA ANDI P,SH.MH
  • HERDIYANTO S,SH.MH
  • M.HAMIDI,SH.MH
  • RACHMANSYAH,SH.MH
  • NURTIANINGSIH,SH.MH
  • EDDY, SH
  • Drs. BAMBANG B S,SH
  • MOCH.YULI HADI,SH.MH
  • ARIYAS DEDY, SH
  • FITRIAH ADE MAYA, SH
  • PUTU MAHENDRA, SH.MH
jextensions.com
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3
Syarat dan Tata Cara Pengaduan Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PROSEDUR PENGADUAN…

Baca Selengkapnya

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan A.…

Baca Selengkapnya

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi…

Baca Selengkapnya